TUPOKSI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BENGKULU

Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah dan Lembaga Teknis Daerah disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, selain itu mempunyai tugas memberikan Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan program di bidang Kesatuan Bangsa danPolitik;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa danPolitik;
  3. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa danPolitik;
  4. Pembinaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa danPolitik;
  5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  6. Pelaksanaan Ketatausahaan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Badan membawahi :

1. Sekretariat

         1. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Fungsi

  1. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan
  2. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga
  3. Perumusan perencanaan dan program serta penyiapan peraturan perundang-undangan
  4. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
  5. Pengelolaan dan pembinaan pegawai.

Sekretariat terdiri dari :

  • Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, urusan pengembangan dan mutasi pegawai serta penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan teknis, serta penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lain yang diberikan atasan.

  • Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan administrasi keuangan serta verifikasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan perencanaan, program, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Pemantapan Kebangsaan

  1. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan Kebangsaan

2. Fungsi

  1. Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan pemantapan wawasan kebangsaan;
  2. Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kewaspadaan nasional;
  3. Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran;
  4. Penyiapan rumusan kebijaksanaan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya bangsa;
  5. Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945;
  6. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang pemantapan kebangsaan;

Bidang Pemantapan Kebangsaan Terdiri dari :

  • Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  • Kepala Sub Bidang Pembauran dan Budaya Bangsa menyiapkan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran dan budaya bangsa dan pembinaan budaya bangsa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Permasalahan Ketahanan Ekonomi dan Strategis Daerah

  1. Tugas Pokok

Menganalisa, merumuskan dan menyimpulkan masalah-masalah strategis daerah yang meliputi;  Bidang Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM serta pengawasan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah.

2. Fungsi

  • Perumusan pedoman pemecahan masalah strategis daerah yang mencakup bidang-bidang Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM;
  • Pemantauan dan penganalisaan tentang permasalahan yang terjadi di daerah yang mencakup bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM serta pengawasan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing;
  • Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja terkait terutama kepada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam rangka pemecahan masalah strategis daerah di bidang Ipoleksosbud dan HAM serta pengawasan orang asing.
  • Perumusan hasil pemecahan masalah strategis daerah dan rencana tindak lanjut kebijaksanaan penanganan pemberdayaannya;
  • Evaluasi dan pelaporan hasil pemecahan masalah strategis daerah dan sasaran tindak lanjut.

Bidang Permasalahan Ketahanan Ekonomi dan Strategis Daerah Terdiri dari :

  1. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya menyiapkan bahan-bahan pemecahan strategis daerah yang mencakup aspek-aspek ekonomi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  2. Kepala Sub Bidang Ideologi, Politik, HAM dan Orang Asing menyiapkan bahan pemecahan permasalahan strategis daerah yang menyangkut aspek-aspek Ideologi, Politik, HAM dan Orang Asing serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Ideologi Negara

  1. Tugas Pokok

Menganalisa dan merumuskan kebijakan dan memfasilitasi Pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Bangsa dan Bela Negara

  1. Fungsi
  • Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan, pengamalan Pancasila;
  • Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa;
  • Penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara;
  • Penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945;
    • Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Ideologi Negara.
  1. Bidang Ideologi Negara Terdiri dari :
  • Kepala Sub Bidang Pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan memfasilitasi pelaksanaan Pemasyarakatan, Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  • Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Bela Negara, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Ketahanan Bangsa dan Pemantapan Bela Negara serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

                            

  1. Kepala Bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan.

  1. Fungsi
  • Pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan;
  • Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga Pemerintah dan Pemilu;
  • Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar Ormas, LSM dan Partai Politik;
  • Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga Pemerintah (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dan Pemilu;
  • Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Pemantapan Budaya Politik;
  • Evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan.
  1. Bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan Terdiri dari :
  • Kepala Sub Bidang Hubungan Ormas, LSM dan Partai Politik, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Hubungan Ormas, LSM dan Partai Politik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemilu, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan