Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu sebelumnya bernomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu merupakan gabungan dari Direktorat Sosial Politik Dati I dan Mawil Hansip Dati I hasil Produk Hukum Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 yang terdiri dari 1 ( satu ) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Kemudian dengan adanya  pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Maka dengan hasil Produk Hukum berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu, berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu,

Badan ini  berkembang menjadi 1 (satu) Sekretariat dan  5 (lima) Bidang yang terdiri dari Bidang Pemantapan Kebangsaan, Bidang Permasalahan Strategis Daerah, Bidang Ideologi Politik, Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Linmas. Saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu telah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan  4 (lima) Bidang yang terdiri dari Bidang Pemantapan Kebangsaan, Bidang Permasalahan Strategis Daerah, Bidang Ideologi Politik, dan Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak terciptanya keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan sendi-sendi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini lah yang menjadi isu strategis dan perlu mendapat perhatian khusus.