SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 78 TAHUN 2020 DAN PERATURAN BPK NO 2 TAHUN 2015

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, Kamis 23 Juni 2022 melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Bertempat di Aula Adeeva Hotel & Convetion Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu dengan Peserta 11 Parpol Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Kesbangpol Se-Provinsi Bengkulu.

Acara di buka langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Hj. OSLITA, SH. MH. Dalam sambutannya menyampaikan dimana kegiatan ini merupakan momentum yang mempunyai nilai strategis dengan hadirnya para Pejabat di lingkup Kesbangpol se provinsi Bengkulu, serta pengurus keuangan partai Politik pemenang pemilu 2019, terkait sebagai upaya untuk mendukung laporan pertanggung-jawaban atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada partai politik baik dan tidak punya catatan, serta secara tidak langsung menuju Persiapan Pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 yaitu Pemilu Dan Pilkada Serentak. Partai Politik merupakan salah satu INSTITUSI DEMOKRASI YANG PENTING DAN STRATEGIS karena memiliki fungsi,tugas,dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik, baik melalui mekanisme elektoral (Pemilu dan Pilkada) maupun mekanisme non-elektoral. Baik tidaknya proses demokrasi di suatu daerah ditentukan oleh Indeks Demokrasi. Provinsi Bengkulu untuk tahun 2021 Indeks Demokrasinya diangka 72,73 di mana angka-angka ini ditentukan oleh partai politik sebagai kunci utama. Diharapkan angka Indeks ini akan naik ditahun-tahun mendatang, asal Partai Politik menjalankan perannya secara optimal, khusus terkait Pendidikan Politik.

Dalam kegiatan ini mendatangkan Narasumber dari Kemendagri yaitu Drs. SYARMADANI, M.Si Direktur Poldagri , dengan Materi “Kebijakan Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri”. Dalam pemaparan menyampaikan Kualitas Demokrasi Indonesia harus terus ditingkatkan menuju demokrasi substansial yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat. Implementasi fungsi strategis Partai Politik dalam kehidupan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia perlu didukung pendanaan dari Negara yang memadai sehingga Partai Politik tidak bergantung kepada pemilik modal dan dapat fokus mewujudkan integritas organisasi serta mengutamakan preferensi konstituennya dalam pengambilan keputusan politik. Dibutuhkan kesiapan yang matang dari Partai Politik dalam pesta demokrasi khusunya penyiapan kader-kader terbaik yang kompeten dan berintegritas untuk ikut serta dalam helatan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Kemudia dilanjutkan Pemaparan materi oleh Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Dirjen Polpum DEDI TARYADI, SH. M.Si dengan Materi “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020”. Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh Bantuan Keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Implementasi fungsi strategi Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu didukung pendanaan dari Negara yang memadai. Terwujudnya tata kelola penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik lebih transparan dan akuntabel yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

Terakhir Pemaparan dari BPK Perwakilan Bengkulu, Kepala Sub bagian Hukum SANDI INDRA PRASETYO, SH.MH dengan Materi “Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015”. Parpol wajib menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah TA berakhir. Pemeriksaan LPJ dilakukan 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir. Hasil pemeriksaan atas LPJ disampaikan kepada Parpol paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa. Tata cara penyampaian laporan oleh Parpol kepada BPK dan tata cara penyampaian LHP oleh BPK kepada Parpol diatur dengan Peraturan BPK.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *